Beranda Kabupaten Limapuluh Kota Satu-Satunya di Sumbar, APBD-P Limapuluh Kota Tak Dievaluasi Gubernur

Satu-Satunya di Sumbar, APBD-P Limapuluh Kota Tak Dievaluasi Gubernur

479
0
BERBAGI

Limapuluh Kota, Newsumbar.com – 2018 ini, Kabupaten Limapuluh Kota menoreh 2 sekaligus sejarah baru dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Pembahasan yang dilakukan sejak 10 September lalu itu, merupakan pembahasan APBD-Perubahan tercepat dilakukan Kabupaten Limapuluh Kota kurun waktu dalam 5 tahun terakhir ini. Tetapi, dibalik itu, pembahasan anggaran Kabupaten Limapuluh Kota malah menjadi salah satu daerah di Sumbar Rancangan APBD Perubahannya yang tidak dievalusi oleh Gubernur.

“Pembahasan APBD-P 2018 kali ini, merupakan pembahasan yang tercepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi sayang, APBD Perubahan kita tidak dievalusi oleh Gubernur,” Ucap Safaruddin Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang dibubungi awak media melalui handphone, Kamis (18/10)

Menurut Safar, tidak dievalusinya APBD Perubahan Kabupaten Limapuluh Kota 2018, disebabkan terlambatnya daerah untuk mengajukan hasil pembahasan APBD Perubahan 2018 tersebut ke tingkat propinsi. “Daerah terlambat mengatarkan R-APBD Perubahan itu ke propinsi dan sudah melewati ambang batas waktu yang telah ditentukan,”ucap Ketua DPRD Limapuluh Kota itu.

Dikatakan politisi Partai Golkar itu, selama pembahasan APBD Perubahan 2018, DPRD beserta Pemerintah Daerah sudah terlaksana dengan baik. Bahkan, katanya, dalam waktu satu bulan sejak proses awal dari pengajuannya nota keuangan R-APBD Perubahan oleh Pemda Limapuluh Kota, APBD Perubahan 2018 selesai dibahas. “Satu bulan pembahasan, R-APBD Perubahan 2018 ketok palu,”kata Safaruddin lagi.

Tidak dievalusinya APBD Perubahan Kabupaten Limapuluh Kota 2018 oleh Gubernur Sumbar, dibenarkan oleh Bupati Limapuluh Kota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Irwandi. “R-APBD Perubahan 2018 diterima oleh Gubernur tetapi tidak dapat dievalusi,”terang Irwandi ketika ditemui di Kantor Badan Keuangan Daerah pada Jumat (19/10) siang.

Irwandi menjelaskan, Kabupaten Limapuluh Kota terlambat menyerahkan Rancangan APBD Perubahan tersebut ke Pemprov Sumbar untuk dievalusi oleh gubernur. “Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang percepatan pembahasan APBD Perubahan serta Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, seharusnya APBD tersebut sampai ke Gubernur paling lambat 30 September. Sedangkan, R-APBD Perubahan kita ketok palu pada 10 Oktober. Terlambat 10 hari sehingga tidak bisa dievaluasi oleh Gubernur”, Jelas Irwandi.

Katanya lagi, keterlambatan penyerahan R-APBD Perubahan Kabupaten Limapuluh Kota ke tingkat Propinsi Sumbar itu, disebabkan lambatnya surat percepatan tentang pembahasan APBD Perubahan yang diterima Pemkab Limapuluh Kota dari Pemprov Sumbar.

“Surat tentang percepatan pembahasan APBD Perubahan yang kita terima pada 26 September, itupun kita yang menjemput ke propinsi. Sedangkan surat tersebut malahan tertanggal 15 September. Mana lagi waktu legislatif dan eksekutif untuk pembahasan APBD Perubahan,”katanya lagi.

Diceritakan Irwandi, ketika Pemda Limapuluh Kota menjemput surat tentang percepatan pembahasan APBD Perubahan ke propinsi, saat itu proses pembahasan APBD Perubahan Limapuluh Kota baru sampai ke Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi. “26 September pembahasan R-APBD Perubahan sampai proses jawaban bupati terhadap pandangan fraksi. Sedangkan limit pembahasannya sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 sampai 30 September. 4 hari pembahasan kami rasa tidak terkejar hingga ketok palu. Masih banyak lagi proses lainnya sampai R-APBD Perubahan tersebut disetujui oleh fraksi,”terangnya lagi.

Diakui Kepala Badan Keuangan tersebut, telatnya R-APBD Perubahan 2018 Limapuluh Kota sampai ke Gurbernur, faktor dari keterlambatan pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2017 menjadi Perda. “Sebelum pembahasan APBD Perubahan, Silpa harus jelas dulu. Berapa selisih sisa anggaran tahun lalu untuk dimasukkan ke APBD Perubahan,”katanya.

Dirunut Irwandi, Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2017 mulai dibahas Eksekutif dan Legislatif pada pekan pertama Juni 2018. Setelah adanya kesepakatan antar kedua lembaga, Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2017 harus selesai pada 1 Agustus 2018. “Setelah dibahas secara bertahap, Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2017 baru selesai pada 6 September 2018. Telat 1 bulan dari yang sudah disepakati,”katanya lagi.

Setelah ditetapkannya Perda Pertanggung Jawaban APBD 2017, didapati silpa anggaran sebesar Rp 72 Miliar. Silpa itu lah yang masuk ke R-APBD Perubahan 2018. Irwandi berpendapat, apabila pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2017 sesuai dengan waktu yang disepakati, mungkin saja APBD-Perubahan bisa selesai sebelum 30 September. “6 September Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2017 selesai, pada 10 September dilanjutkan dengan pembahasan R-APBD Perubahan Kabupaten Limapuluh Kota 2018,”jelasnya.

Meski R-APBD Perubahan Limapuluh Kota tidak dievalusi Gubernur, kata Irwandi ada solusi lain dalam menjalankan roda pemerintahan. Yaitu dengan membuat Peraturan Bupati Perubahan Penjabaran APBD 2018. “Ini boleh dilakukan sesuai dengan pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014. Tetapi, hanya boleh diberlakukan untuk hal-hal tertentu,”kata Irwandi.

Ada 5 hal yang boleh membentuk Peraturan Bupati Perubahan Penjabaran APBD. Yaitu Pendapatan dan Belanja berdasarkan perintah Peraturan Perundang- Undangan, kebutuhan yang bersifat wajib dan mengikat, keperluan mendesak, kebutuhan darurat dan pergeseran anggaran.

“Ini yang tengah dibahas Bupati bersama OPD Lingkungan Pemkab Limapuluh Kota. Perbup ini juga tidak perlu persetujuan dari DPRD. Pekan depan pembahasan Perbup selesai,”katanya.

Dengan tidak dievalusinya R-APBD Perubahan Kabupaten Limapuluh Kota 2018 oleh Gubernur, seluruh kegiatan yang sudah dirancang Pemda dan DPRD yang tertuang dalam R-APBD Perubahan tersebut tidak bisa dilakukan. Termasuk pokok-pokok pikiran DPRD.

“Ada sekitar Rp 4,3 Miliar pokir DPRD dalam R-APBD Perubahan yang tidak jadi dilakukan. Kemudian ada kegiatan hibah dan bansos senilai Rp 145 juta batal direalisasikan. Tetapi, kegiatan lainnya bisa terlaksana dan ini yang sedang digodok dalam Perbup Perubahan Penjabaran APBD 2018,”ucapnya.

Ketika ditanya, apa konsekwensinya bagi Pemkab Limapuluh Kota, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi apabila R-APBD Perubahan tersebut tidak dievalusi gubernur dan tidak bisa dijalankan. Irwandi menjawab, tidak ada kosenkwesi bagi daerah. “Tidak ada pemotongan transfer anggaran oleh pemerintah pusat untuk anggaran saat ini atau anggaran berikutnya, gaji pegawai tetap dibayarkan serta kegiatan pembangunan tetap terlaksana. Kan ada Perbup Perubahan Penjabaran APBD 2018. Yang tidak bisa terlaksana sama sekali, ya kegiatan pokir DPRD dan kegiatan kecil-kecil yang sifatnya tidak terlalu mendesak bagi daerah,”ucapnya.

Dikatakannya lagi, meski APBD Perubahan tidak terlaksana, tetapi selama pembahasan R-APBD Perubahan 2018 tersebut sudah mengeluarkan biaya. Terutama untuk biaya makan minum untuk rapat serta biaya cetak kertas. “Untung saja pembahasan R-APBD Perubahan kemarin tidak di hotel, ya tidak banyak biaya yang keluar. Cuma biaya untuk makan minum saat rapat serta biaya cetak kertas lainnya. Kalau ditafsir, setidaknya sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 125 juta rupiah yang tersebar di seluruh OPD termasuk DPRD,”katanya lagi. (*)

Penulis : Ay/TIM

loading...

Leave a Reply