Beranda Sosial Walikota Payakumbuh Langsung Action, Usai Kemensos Gelar Rakornas PKH

Walikota Payakumbuh Langsung Action, Usai Kemensos Gelar Rakornas PKH

63
0
BERBAGI

Newsumbar.com, Jakarta, – Kementerian Sosial kembali menghelat Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Mensos Idrus Marham tersebut mengangkat tema “Social Justice For All” yang dihelat di Hotel Grand Sahid, Jakarta (02/05/2018) kemarin.

Idrus mengungkapkan, “penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH kepada masyarakat selama bulan January hingga Maret 2018 terbilang sukses. Bahkan disampaikan tingkat penyalurannya pun sudah mencapai 90 persen.”

“Saya kira ini adalah sebuah prestasi, oleh karena itu dengan hadirnya Kepala Daerah beserta Kepala Dinas seluruh Indonesia adalah dalam rangka melihat pelaksanaan penyaluran bansos selama ini,” ujar Idrus.

Idrus mengaku ingin mendengar langsung saran dan masukan dari jajarannya melalui acara ini. Apalagi, penyaluran bansos PKH terbilang sukses, khususnya tersalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada Rakornas PKH ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatukan pemahaman dan persepsi dalam upaya penanganan permasalahan sosial di masyarakat seperti mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, sebab PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat (bumil, balita, SD, SMP, SMA, disabilitas dan lansia) kepada keluarga prasejahtera agar menjadi keluarga mandiri.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kementerian Sosial mewajibkan setiap Pendamping PKH harus bekerja secara profesional.

“Profesionalisme pendamping sangatlah diprioritaskan agar target pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan bisa tercapai dibawah 10 persen pada tahun 2018,” ujar Harry.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pendamping PKH juga diberikan materi Family Development Session atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di setiap bimbingan dan pemantapan, sambung Harry.

“Bansos PKH ini yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesehatan, gizi dan kelangsungan pendidikan anak. Pendamping tugasnya memberikan motivasi, memantau dan memberikan penguatan tanggung jawab keluarga. Tidak boleh terlibat politik praktis,” katanya.

“Saya percaya, tidak mungkin ada pendamping PKH melanggar Pakta Integritas. Jadi tidak boleh pendamping PKH terlibat dalam politik praktis,” tegas Idrus.

Menyikapi hal tersebut, diawali dalam bidang pendidikan, Walikota Payakumbuh Riza Falepi ST.MT dihadapan Kepala Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh menyampaikan untuk segera membuat edaran agar membebaskan pungutuan biaya sekolah terutama bagi para pelajar yang tidak mampu. Bahkan disampaikan Riza, ia tidak akan segan-segan untuk memberi sangsi tegas kepada para Kepala Sekolah se-Kota Payakumbuh yang kedapatan melanggar, pungkasnya. (ay/01)

loading...

Leave a Reply