Beranda Ekonomi Rakor APEKSI Walikota Payakumbuh, Riza Falepi Dengan Presiden Jokowi

Rakor APEKSI Walikota Payakumbuh, Riza Falepi Dengan Presiden Jokowi

280
0
BERBAGI

SYARAT MAJU, PERMUDAH INVESTASI, PERBANYAK BELANJA MODAL, TERAPKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMERINTAHAN

Oleh: RIZA FALEPI (WALIKOTA PAYAKUMBUH)

Hari ini (Senin,23/7), saya bersama rombongan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor untuk berbicara dari hati ke hati soal pembangunan di daerah, khusus di kota-kota yang ada di Indonesia.

Dari total 98 Anggota APEKSI, sebanyak 33 Walikota berkesempatan menghadiri pertemuan tersebut. Saya, bersama Walikota Padang dan Walikota Bukittinggi menjadi Walikota dari Provinsi Sumatera Barat yang sempat hadir.

Acara di mulai sekitar pukul 09.00 pagi diiringi suasana pagi yang cerah dan penuh keakraban. Acara diawali dengan sesi pemotretan dan bersalaman antara para Walikota dengan Presiden Jokowi. Setelah sesi foto selesai, Presiden Jokowi langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan kami.

Presiden membuka rapat dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi perekonomian nasional ditengah perang dagang ekonomi saat ini antara Amerika vs China . Dikatakan, ada dampak yang cukup terasa akibat kenaikan suku bunga The Fed terhadap Rupiah yang berada diluar kontrol pemerintah.

Setelah puas mengulas tentang kondisi perekonomian terkini, Presiden Jokowi memberi kesempatan luas kepada para Walikota untuk berdiskusi dan bertanya jawab.

Diantara isu yang diangkat oleh para Walikota kepada Presiden adalah menyoroti masalah dana kelurahan sebagai pengganti dana desa, kemudian tunjangan penghasilan Kepala Daerah yang terlalu kecil, sementara disisi lain anggaran untuk DPRD dan tunjangan kinerja (Tukin) aparatur sipil negara (ASN) sudah naik.

Masalah anggaran dana alokasi khusus (DAK) juga diangkat. Menurut para Walikota proses memperoleh DAK harap dipermudah agar proses selama ini yang sering melalui lobby via DPR/ kementerian bisa diminimalisir. Dikatakan, proses lobby seperti itu kadang beresiko di tangkap tangan oleh KPK. Diharapkan kedepan agar di permudah saja dengan bagi rata sekian milyar pertahun perdaerah.

Disamping itu, masih banyak masalah lain yang dimunculkan para Walikota kehadapan Presiden Jokowi, seperti kewenangan mengurus SLTA dikembalikan ke kab/ kota, masalah ASN dan Kategori II (K2) yang tidak lolos seleksi dan berbagai isu lokal di daerah masing-masing.

Presiden berusaha merespon seluruh persoalan yang dikemukan dengan lugas dan clear sesuai gaya khas seorang Presiden Jokowi. Ada beberapa tanggapan menarik yang beliau. Diantaranya tanggapan soal belanja APBD yang tidak efektif. Presiden menyindir mereka yang APBD nya banyak penganggaran jalan-jalan dan suka memperbanyak belanja rutin.

Dikatakan presiden, seharusnya mereka yang hidupnya dari APBD harus sadar dengan sulitnya sumber pembiayaan diraih dan mengedepankan prinsip efisiensi. Jangan sebaliknya, jadi aji mumpung. Mumpung lagi menjabat atau duduk dikursi basah.

Presiden menghimbau agar pemerintah daerah mengusahakan APBD itu digunakan lebih banyak untuk belanja modal sehingga memberikan dampak nyata bagi kemakmuran masyarakat.

Presiden juga meminta agar jangan terlalu banyak membuat Perda yang berdampak menghambat investasi. Kepala Daerah diminta mempermudah segala urusan investasi dan usahakan segala perizinan cepat selesai, kalau bisa dalam hitungan jam saja. Jika ada oknum ASN yang bermain-main dengan lambatnya perizinan, diberhentikan saja, ujar Presiden.

Terkait dengan rekruting ASN, presiden berpesan memprioritaskan untuk kebutuhan khusus seperti dokter, tenaga teknis di PU, guru, perawat, akuntan, auditor. Sementara untuk kebutuhan administrasi kantor diminimalisir. Sementara terkait tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi, maka tidak akan diberi kesempatan lagi untuk jadi ASN dengan alasan mereka sudah diberi kesempatan, tetapi tidak lolos, artinya mereka tidak mampu bersaing untuk menjadi ASN.

Sementara masalah SLTA, Presiden setuju kewenangannya dikembalikan ke kab/kota. Namun perlu diketahui bahwa prosesnya harus dibahas kembali di DPR, sebab terkait undang-undang.

Presiden juga meminta agar kepala daerah mencetak ASN yang handal yang bisa memberi dampak perobahan nyata bagi negara kita dan pro kepada kemudahan investasi. Menurut Presiden , negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) bisa dijadikan contoh perkembangan sebuah negara yang pesat akibat mempermudah proses investasi.

Dikatakan, tahun 60-an UEA masih sangat terbelakang. Kata rajanya mereka waktu itu masih naik Onta, sementara Indonesia sudah ada mobil sedan ataupun kijang. Pada tahun 80-an mereka mau berubah dengan cepat dengan mempermudah peluang investasi.

Sejak itu, perkembangan mereka sangat pesat. Jangan di tanya berapa makmurnya mereka saat ini. Inilah dampak dari keseriusan pemerintah dengan izin investasi yang mudah dan SDM yang handal mampu membawa negara mereka maju dan sejahtera.

Dikatakan presiden, saat ini kita berada dalam kondisi revolusi 4.0 yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Presiden meminta kepala daerah untuk mengantisipasi perubahan cepat tersebut dengan bertransformasi dan bersungguh-sungguh mengurus daerah dan negara.

Alhamdulillah, sebagian besar ide dan saran bapak presiden sudah kami mulai laksanakan. Hal paling nyata adalah porsi anggaran belanja modal di Kota Payakumbuh yang lebih besar dari pada belanja rutin. Dengan begitu, InsyaaAllah dampak pembangunan di Kota Payakumbuh akan lebih terasa.

Komitmen kami, biarlah dana APBD Kota Payakumbuh kecil, akan tetapi dengan memegang amanat Presiden diatas, sekaligus menjalankannya seefektif dan seefisien mungkin, maka Payakumbuh Maju, Payakumbuh Sejahtera dan Payakumbuh menang akan bisa diwujudkan. InsyaaAllah. (*)

loading...

Leave a Reply