Beranda Advertorial Para “Penjahat” Resah Hadapi Daftar Ulang Kartu SIM

Para “Penjahat” Resah Hadapi Daftar Ulang Kartu SIM

162
0
BERBAGI

Oleh Prof Henri Subiakto

Newsumbar.com – Diakui atau tidak, selama ini dunia digital Indonesia banyak diwarnai dengan kejahatan. Ada penipu ngaku
jadi “mama minta pulsa”. Ada SMS minta transfer uang, atau menagih kontrakkan. Ada tipuan undian berhadiah. Ada seolah yang setuju dengan harta tanah dan rumah. Ada gendam lewat telepon.

Bahkan belakangan ada juga sindikat bayaran untuk penyebaran hoax, dan ujaran kebencian. Sepertinya sekarang kejahatan cyber sudah menjadi profesi bagi sebagian oknum masyarakat tertentu.

Sedikit banyak semua itu mudah terjadi dan para pelaku merasa sulit dilacak, karena nomer telepon yang mereka gunakan sebagai alat kejahatan adalah nomer tanpa identitas yang benar.

Berbekal SIM Card yg bisa dibeli dengan murah dan mudah, serta bisa dipakai kejahatan kemudian langsung dibuang, dan besoknya beli lagi.

Kalau cyberpun menjadi marak. Hoax penyebaran kebencian pun diproduksi oleh orang orang jahat dengan sembunyi dalam Anonimitas.

Adanya program pemerintah mewajibkan daftar ulang dengan identitas yang tunggal berdasar data eKTP tentu membuat resah dan mengkhawatirkan mereka.

Dengan program daftar ulang ini, berarti siapa menipu dan nyebarin hate speech akan lebih mudah terdeteksi. Program ini juga membuat orang tidak bebas lagi ganti ganti nomer telepon karena ada pembatasan. Berarti identitas dituntut jadi makin jelas. Peluang melakukan kejahatan jadi menyempit.

Maka tak heran kalau program untuk keamanan pengguna telpon ini mereka tentang habis habisan dengan berbagai cara.

Karena Program daftar ulang dengan validasi identitas ini pasti akan merugikan secara politik dan ekonomi bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Itulah kemudian menjadi tak aneh kalau mereka lalu membuat hoax macam macam untuk menggagalkan. Ada hoax yang menakut -nakuti masyarakat seakan dengan registrasi ini akan dikriminalisasi dengan UU ITE.

Ada hoax yg mengatakan program ini untuk mencuri data pribadi, dan perbankan dengan memberikan nomor NIK dan nomor
KK. Hingga ada hoax yg berisi tuduhan politik dikaitkan dengan pilpres 2019, dsb.

Yang ujung ujungnya mengajak masyarakat untuk menolak daftar ulang.

Lewat penyebaran hoax yang massif, mereka berharap masyarakat bisa percaya, dan program daftar ulang nomer telpon akan gagal. Kalau gagal berarti mereka akan tetap bisa menipu dan bisa pula terus nyebarin hoax dan ujaran kebencian. Apakah keadaan penuh tipu daya dan fitnah ini akan kita biarkan?

Padahal sistem identitas tunggal yang terintegrasi dengan layanan publik dan keamanan, merupakan cita cita lama yg sudah diprogramkan sejak pemerintahan sebelumnya. Hanya karena ada hambatan eKTP program ini tertunda, dan baru dapat diwujudkan sekarang.

Akankah kita masyarakat akan tunduk dan mengikuti kemauan para produsen hoax dan pelaku cyber crime?

Tentu tidak. Mereka harus kita lawan. Dengan cara, tetap ikut mendaftarkan nomor kartu telepon kita. Supaya nomor kita tetap bisa dipakai, masyarakat menjadi makin tertib dan aman, Indonesia makin bersih dari kejahatan siber.

Untuk itu mari kita dukung keamanan negara dengan mengikuti daftar ulang serta tidak mempercayai Hoax. Indonesia tidak akan maju dan sejahtera jika masyarakatnya hanya disibukan dengan hoax, hasutan dan penipuan.

Saatnya kita wujudkan sistem data kependudukan yang lengkap, terintegrasi sehingga memudahkan peningkatan pelayanan dan keamanan.(ay01)

Penulis
Staf Ahli Menkoinfo Bidang Hukum.

Leave a Reply