Beranda Budaya Memprihatinkan, Sidang Paripurna DPRD Molor Gara-gara Anggota Dewan Tidak Disiplin Hadir

Memprihatinkan, Sidang Paripurna DPRD Molor Gara-gara Anggota Dewan Tidak Disiplin Hadir

109
0
BERBAGI

Sidang Paripurna DPRD Limapuluh Kota, Kamis, (30/8) dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Limapuluh Kota terpaksa molor hingga 2 jam dari jadwal yang telah ditentukan.

Hal itu disebabkan karena kehadiran sejumlah anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat untuk paripurna. Sidang yang sejatinya diagendakan mulai pukul 10.00 WIB, karena belum Quorumnya jumlah anggota DPRD yang hadir terpaksa rapat di skor sampai jam 11.00 WIB, namun, dari pantauan Newsumbar.com di lokasi hingga pukul 12.00 WIB kehadiran anggota DPRD masih sepi.

Pandangan yang sama juga terlihat pada saat itu kursi Ketua DPRD Limapuluh Kota yang diisi oleh Safarudin Dt Bandaro Rajo masih kosong, sementara Kursi Wakil Ketua telah diisi oleh kedua wakil ketua DPRD, Deni Asra dan Sastri Andriko Dt Putiah.

Juga terlihat dari kursi anggota wakil rakyat Limapuluh Kota tersebut juga masih banyak yang kosong, bahkan saat sidang sudah dimulai  bangku di dalam ruangan hanya di isi oleh 15 orang anggota dewan termasuk 2 orang pimpinan.

Semetara itu, dari pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota terlihat hadir, Bupati Limapuluh Kota bersama OPD Limapuluh Kota menunggu dimulainya agenda sidang paripurna tersebut.

Menanggapi molornya jadwal pelaksanaan rapat paripurna DPRD, akibat belum quorumnya kehadiran anggota DPRD Limapuluh Kota, tokoh masyarakat Luak Limopuluah Rudi Hartono kepada wartawan mengatakan rasa kecewanya, sebab kejadian molornya sidang maupun rapat DPRD ini telah sering terjadi.

“Bagaimana daerah ini mau maju, jika wakil rakyatnya selalu telat dan terlihat santai saja dalam menghadiri sidang”, Ujarnya.

Dikatakannya, sebagai wakil rakyat hendaknya anggota DPRD Limapuluh Kota memberikan contoh teladan kepada masyarakat, sebab mereka dipilih oleh rakyat dan hendaknya mereka memberikan yang terbaik untuk rakyat.

“Mereka digaji pakai duit rakyat, dapat fasilitas dari rakyat tapi tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, ini sangat disayangkan sekali,” tutupnya

Potret buruk kehadiran dan sering molornya agenda rapat di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota memang sudah menjadi persoalan yang selalu berulang,  tentu harapan dari masyarakat yang telah memilih wakilnya betul betul menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. (Arya)

loading...

Leave a Reply