Beranda Kota Payakumbuh Harap Ada Perwako Karir ASN, Mutasi Tiap Sebentar

Harap Ada Perwako Karir ASN, Mutasi Tiap Sebentar

96
0
BERBAGI
Jubir DPRD, Maharnizul sampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Payakumbuh

Newsumbar.com, Payakumbuh–Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Payakumbuh, menjadi perhatian serius oleh DPRD setempat. Pasalnya, DPRD Kota Payakumbuh menilai kondisi pegawai yang bertugas di Lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh, jenjang karirnya tidak jelas bahkan terkesan kurang pertimbangan.

Hal itu terungkap dalam rapat Paripurna istimewa tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Payakumbuh 2017 yang diselenggarakan pada Senin (30/4) lalu. Saat sidang digelar dihadapan Forkopimda, jajaran OPD dan tokoh masyarakat, DPRD Payakumbuh melalui juru bicara Maharnis Zul menyampaikan Badan Kepegawaian memiliki posisi strategis menyangkut SDM kepegawaian.

“Salah-salah mengelola badan ini bisa menimbulkan amburadulnya pemerintahan,”tegas Maharnis Zul dihadapan undangan paripurna. Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, promosi, mutasi, demosi, pemberhentian, dokumentasi serta info kepegawaian.

“Kesan yang paling menyedihkan bahkan menimbulkan duka batin mendalam tidak hanya bagi ASN yang bersangkutan, juga keluarga dan sanak famili. Tiba-tiba saja tanpa ada alasan yang jelas jabatan ASN bersangkutan turun apalagi di nonjobkan,”katanya.

Karena itu, DPRD Kota Payakumbuh mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam melaksanakan tugas untuk berpedoman pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Permenpan RB nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
“Kami harap Kepada Pimpinan OPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Sekretaris, Kepala Bidang dan Staff, pelajari dan pedomani semua regulasi yang berkaitan dengan tupoksi yang sedang diemban,”kata Juru Bicara DPRD Kota Payakumbuh itu.

Penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Payakumbuh

Setelah Pansus DPRD Tentang LKPj 2017 tersebut melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan lembaga negara terhadap karir ASN tersebut, dikatakan Maharnis Zul, ada berbagai indikator sebelum dilakukannnya promosi, mutasi dan demosi jabatan ASN.

Yaitu, untuk promosi atau naik jabatan, indikator yang meski dipenuhi minimal kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Untuk mutasi atau pindah jabatan, ucap Maharnis, menurut Menpan RB, paling kurang 2 tahun ASN yang bersangkutan menduduki jabatan baru bisa dipindahkan. Sedangkan untuk Demosi atau penurutan jabatan bahkan di nonjobkan diawali dengan teguran lisan, kemudian teguran tertulis. Apabila, katanya lagi, yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran baru dilakukan penurunan jabatan atau di nonjobkan.

“Promosi, mutasi dan demosi terkesan kurang pertimbangan. Bahkan, ada ASN yang katanya dalam 5,5 tahun sudah 10 kali dimutasi,”ucap Maharnis. Karena tidak jelasnya jenjang karir PNS serta kurang pertimbangannya promosi, mutasi dan demosi jabatan tersebut, DPRD merekomendasikan Pemko untuk lahirnya Peraturan Walikota Pola Karir dan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Sehingga, jenjang karir ASN dilingkungan Pemko Payakumbuh jadi jelas dan tidak terjadinya mutasi yang tiap sebentar. (ay004)

loading...

Leave a Reply